PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGANHUKUM TERHADAP FAKIR MISKIN DARI ASPEKHAK ASASI MANUSIA

Abstract

Penanganan fakir miskin menjadi kewajiban Negara sebagaimana diamanatkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Sehubungan penanganan fakir miskin terdapat permasalahan yang harus mendapatkan kepastian hukum. Atas hal tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap fakir miskin menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011 dari aspek hak asasi manusia. Kemudian untuk mengetahui peranan pemerintah dalam menanggulangi fakir miskin menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2011. Penelitian hukum ini bertujuan untuk Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap farkir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dari Aspek Hak Asasi Manusia, dan peranan pemerintah daerah dalam menanggulangi fakir miskin Penelitian hukum ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu suatu penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Bahan- Bahan hukum yang telah terkumpul, dilakukan pengolahan dan dianalisis secara kualitatif, yang selanjutnya ditarik kesimpulan terhadap pokok bahasan. Berdasarkan hasil penelitian dapat dikemukakan, yaitu Pertama, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tidak jelas menentukan tentang bentuk perlindungan hukum terhadap fakir miskin dari aspek hak asasi manusia. Kedua, Peran pemerintah daerah dalam penanggulangan fakir miskin menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 adalah sebagai pelaksana, koordinator, pengendali, pengawas, regulator dan pendanaan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Fakir Miskin, Hak Asasi Manusia.