ASPEK HUKUM PENGENAAN PAJAK TERHADAPENDORSMENT DI MEDIA ONLINE

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mencari tahu pengaturan mengenai pajak yang dapat dikenakan pada pelaku endorsement serta pengawasan pembayaran pajaknya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, atau penelitian terhadap norma-norma yang berasal dari penelitian kepustakaan yang bersumber dari 3 (tiga) bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian yang akan dilakukan dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mendeskripsikan dari hasil analisis tentang endorsment, permasalahan dalam tulisan ini yaitu adanya kekaburan norma (vague norm). Hasil penelitian skripsi ini menjelaskan bahwa: Pertama, Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, terhadap endorsment, berdasarkan ketentuan Pasal 2 termasuk subjek pajaknya adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) “Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Dengan demikian endorsment merupakan subjek dan objek dari Pajak Penghasilan yang berlaku di Indonesia. Kedua, Kesulitan dalam melaksanakan pemungutan pajak penghasilan pada kegiatan endorsement ada pada kegiatan yang berjalan di media sosial dan sistem pemungutan pajaknya bersifat self assessment (sebuah sistem dalam pemungutan pajak yang membebankan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak secara mandiri), sehingga diperlukan inisiatif wajib pajak itu sendiri. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah untuk ke depannya dengan pengawasan ketat dan pemberlakuan sanksi tegas. Kata Kunci: Endorsement, Pajak, Media Online.