Abstract:
Pemerintah mewajibkan vaksinasi covid-19 dalam kondisi darurat pandemi dalam upaya mengurangi dan menghentikan penyebaran virus ini. Berdasarkan studi beberapa tulisan sebelumnya, program kewajiban vaksinasi ini mendapat reaksi hebat di masyarakat, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga hampir di seluruh dunia, ada yang mendukung dan ada yang menentang. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Sifatnya preskriptif analisis, tipe penelitian docrinal research, melalui studi kepustakaan (library research). Pengolahan dan analisis bahan hukum ini dilakukan secara analisis preskriptif
Alasan didukungnya program ini adalah untuk mencapai manfaat kesehatan berupa kekebalan komunitas (Teori Kemanfaatan Hukum) dan karena keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi (Salus populi Supremea lex esto), sedangkan alasan ditentangnya karena bertentangan dengan hak otonom (Teori Hak Otonom). Kesimpulannya, sebagai jalan tengah, agar program ini masih bisa terlaksana tanpa mengabaikan hak otonom, program ini masih harus selalu melaksanakan informed consent (persetujuan tindakan kedokteran) dalam pelaksanaan prosedur awalnya, meskipun vaksinasinya sudah diwajibkan. Salah satu tujuannya adalah sebagai bukti masih adanya pengakuan hak otonom bagi masyarakat target vaksinasi. Selain itu, sebagai antisipasi pembuktian jika ada masalah nantinya, sehingga akan lebih baik jika informed consent nya dalam bentuk tertulis, bukan hanya lisan apalagi hanya tersirat.
