Abstract:
Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis
pelaksanaan kebijakan Bantuan Hukum oleh advokat pada Masyarakat Miskin di
Pengadilan Negeri Banjarmasin dan 2) Untuk mengatahui dan menganalisis
mengenai Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan bantuan hukum oleh
advokat di Pengadilan Negeri Banjarmasin.
Menurut hasil penelitian yang diperoleh dari penulisan skripsi ini, diperoleh hasil
bahwa Pertama, Bahwa Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Hukum Oleh Advokat
Pada Masyarakat Miskin Di Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berdasar pada
Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang
Advokat dalam hal realisasi pelaksanaan oleh organisasi PERADI memang
diketahui mewajibkan untuk melaksanakan yang namanya bantuan hukum, yang
mana khususnya dilakukan pada PBH atau Pos Bantuan Hukum yang terdapat di
cabang kantor PERADI atau di POSBAKUM yang telah bekerjasama dengan
PERADI. Kedua, Bahwa berdasarkan Analisa peneliti dari hasil wawancara dan
Analisa lapangan terkait Faktor-Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Bantuan
Hukum Oleh Advokat Di Pengadilan Negeri Banjarmasin yaitu; Realisasi
pelaksanaan untuk bantuan hukum secara gratis tidak hanya diinginkan bagi
masyarakat tidak mampu, namun masyarakat yang mampu pun juga menginginkan
bantuan hukum secara gratis, Kendala dari prosedur yang mana terkadang kurang
pahamnya untuk masyarakat tidak mampu untuk mengurus prosedur yang di minta
seperti Surat keterangan tidak mampu dari kelurahan, Kendala dari advokatnya
yang diketahui berbenturan jam sidangnya, sehingga menyebabkan
terbengkalainya agenda sidang dari si penerima bantuan hukum tersebut.
Kata Kunci: Implementasi Bantuan Hukum, Advokat terhadap orang Miskin, Di
Pengadilan Negeri Banjarmasin
