ASPEK PIDANA TERHADAP PELAKU PERBURUAN SATWA DI LINDUNGI UNTUK KONSUMSI DALAM UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEM

Abstract

ABSTRAK

Latar belakang penelitian ini adalah untuk memutuskan jenis pelanggaran terhadap perburuan satwa liar untuk pemanfaatan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pelestarian Harta Kekayaan Hayati dan Sistem Hayatinya serta untuk memutuskan rincian pengaturan pengaturan pidana terhadap pelaku perburuan. satwa liar untuk dimanfaatkan di kemudian hari. Penyusunan yang sah ini mengatur tentang eksplorasi atau penulisan yang halal, khususnya pemeriksaan sahih yang dipimpin dengan menganalisis bahan pustaka atau informasi pilihan yang terdiri dari bahan sahih esensial, bahan sah tambahan, dan bahan halal tersier. Materi-materi tersebut disusun dengan sengaja, diperiksa, kemudian suatu ujung ditarik keterkaitannya dengan masalah yang diteliti. Sesuai dengan konsekwensi dari penelitian proposal ini, mengkonsumsi makhluk yang dilindungi adalah suatu perbuatan yang salah, yang dikenal sebagai perbuatan yang salah dalam bidang perlindungan. selama berabad-abad, demonstrasi mendapatkan (berburu) tersebut masih dikategorikan sebagai pelanggaran yang diklasifikasikan sebagai mengingat pengaturan Pasal 21 (2), untuk spesifik menangkap, membunuh dan mengkonsumsi. untuk "semua " terlepas dari itu. Pemolisian membutuhkan tindakan pencegahan utama. Cara-cara tersebut diharapkan dapat mengatasi hambatan-hambatan yang selama ini dipandang oleh para ahli regulasi dalam menjalankan. Upaya yang halal harus dilakukan melalui tindakan preventif dan opresif. Artinya, faktor antisipasi dengan menjaga makhluk hidup di daerah yang membutuhkan harus benar-benar terpenuhi Kata Kunci : Aspek Pidana, Pelaku Perburuan Satwa Liar dan Untuk Konsumsi