Repo Mhs ULM

PENYELESAIAN KASUS YANG DITANGANI OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2020

Show simple item record

dc.contributor.author Nur Halimah
dc.date.accessioned 2023-02-23T12:14:10Z
dc.date.available 2023-02-23T12:14:10Z
dc.identifier.uri https://repo-mhs.ulm.ac.id//handle/123456789/35310
dc.description.abstract ABSTRAK Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kasus-kasus yang ditangani oleh Pusat Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalsel pada Pilgub Kalsel 2020 dengan menggunakan metode penelitian empiris yaitu Tipe penelitian yang berasal langsung dari penelitian lapangan dengan menggunakan metode pengumpulan data primer dan didukung oleh data sekunder yang terdiri dari: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Berdasarkan hasil tesis ini ditemukan bahwa pertama, kasus yang ditangani Pusat Penegakan Hukum Terpadu Provinsi Kalsel Pilgub Kalsel 2020 merupakan tindak pidana pemilu dengan jumlah 25 kasus perencanaan kampanye. pada sekitar 11 kasus (44%), aksi yang menguntungkan calon gubernur terjadi pada sekitar 7 kasus (28%), kampanye yang sengaja melibatkan anggota BUMN/ASN/Polri/TNI/kepala desa dan kasus lainnya. (16%), politik uang/moneter terjadi dalam 2 kasus (8%) dan kampanye di tempat ibadah dalam 1 kasus (4%). Kedua, upaya Penegak Hukum Terpadu Pusat Provinsi Kalsel dalam menangani kasus Pilgub Kalsel dan Wakil Gubernur tahun 2020 yaitu 7 kasus yang terhenti pada debat pertama dan 18 kasus yang berakhir pada debat kedua. Kata Kunci : Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gubernur , Wakil Gubernur.
dc.title PENYELESAIAN KASUS YANG DITANGANI OLEH SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 2020


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account