Abstract:
ABSTRAK
Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Hak Pendidikan Anak, Pandemi Covid-19
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Negara dalam
pemenuhan hak pendidikan anak di masa pandemi Covid-19 berdasarkan perspektif Hak
Asasi Manusia berserta pengaturan dan kebijakan pendidikan anak dimasa pandemi
Covid-19 telah sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. Penelitian ini merupakan penelitian
hukum normatif, Dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual
dimana peneliti menganalisis permasalahan yang ada didalam asas-asas hukum serta
mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan, yaitu
penelitian yang menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa lewat obligation of conduct (hasil
kewajiban) negara dengan ini pemerintah telah hadir dengan 2 SE yang telah dikeluarkan
oleh Mendikbud dan Sekjend yang mana dalam kewajiban tersebut memuat ketentuan
kebijakan belajar dari rumah (BDR) dengan pembelajaran jarak jauh daring dan
merealokasi dana BOS untuk digunakan pada pengadaan barang sesuai dengan kebutuhan
sekolah termaksud membiayai keperluan pencegahan pandemic seperti alat kebersihan,
hand sanitizer, disinfectant, masker dan membiayai pembelajaran daring/jarak jauh.
Adapun obligation of result (hasil kewajiban) atas kebijakan tersebut menuai hasil yakni
dengan tidak meratanya akses pendidikan yang didapatkan oleh setiap anak dikarenakan
pembelajaran jarak jauh yang berfokus pada digitalisasi adapun kebijakan tersebut
membuat siswa yang memiliki ekonomi kurang dan daerah-daerah terpencil atau yang
dikenal 3T tidak dapat memanfaatkan kebijakan distribusi kuota gratis yang disediakan
oleh pemerintah. Berdasarkan peraturan dan kebijakan pendidikan anak dimasa pandemic
dengan prinsip HAM dapat dilihat bahwa pemerintah belum mengedepankan prinsipprinsip HAM dalam kebijakanya hal tersebut dapat dilihat bahwa kesetaraan siswa yang
berada didaerah-daerah terpencil tidak sama apa yang dirasakan khususnya siswa yang
berada dikota tidak diaturnya realokasi anggaran BOS secara khusus bagi siswa didaerah
3T dan siswa yang kurang mampu.
