PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA YANG TERKENACOVID-19 DARI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA PERUSAHAAN

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap pekerja yang cuti sakit dari phk perusahaan dan juga untuk mengetahui akibat hukum. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis,pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Perlindungan hukum terhadap pekerja yang cuti sakit akibat terpapar COVID-19 melebihi 3 hari dari cuti sakit yang diberikan perusahaan menurut Pasal 93 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang (Undang-undang Ketenagakerjaan yang kemudian diatur ulang dalam Omnibus Law atau Undang- undang Cipta Kerja No 11 Tahun 2020 Aturan cuti karyawan swasta yang ditetapkan Undang Undang adalah batas minimal, sehingga perusahaan diperbolehkan memberikan hak cuti lebih banyak dimana pengusaha wajib membayarkan upah selama peekerja sakit karena terpapar Covid-19 dan tidak boleh memotong hak cuti sakit buruh Apabila pengusaha akan membayar upah pekerja tidak secara penuh, atau melakukan pemotongan upah selama tenaga kerja dirumahkan. Kedua, perusahaan tidak di perbolehkan melakukan PHK terhadap karyawan yang terpapar Covid-19 dan harus cuti sakit karena harus mengikuti instruksi Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02./MENKES /202/2020 Tahun 2020. Kata Kunci: Perlindungan Hukum , covid 19, PHK perusahaan