PERLINDUNGAN NARAPIDANA TERHADAP PERUNDUNGAN YANG DITERIMA SELAMA DIDALAM LEMBAGA PEMASYARAKATAN TELUK DALAM BANJARMASIN

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan atau efektivitas ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 pada Lembaga Pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin dan mengetahui hambatan-hambatan yang ada dalam ketentuan pasal 26 ayat 1 peraturan pemerintah nomor 32 Tahun 1999 yang dihadapi oleh para petugas lapas maupun juga warga binaan Teluk Dalam Banjarmasin. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada hasil penelitian melalui metode sumber data primer yang diperoleh melalui wawancara narasumber secara langsung dan data sekunder yang diperoleh dari bahan-bahan literatur Dari hasil penelitian ini, dapat disimpulkan Pertama: ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Menyampaikan Keluhan telah diterapkan dengan baik dan sesuai ketentuan. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara terhadap 17 narapidana Lembaga Teluk Dalam Banjarmasin dengan tidak adanya lagi narapidana yang pernah mengalami perundungan atau biasa disebut bully baik secara verbal dan non verbal oleh sesama narapidana maupun petugas lapas selama berada di dalam Lembaga pemasyarakatan Teluk Dalam Banjarmasin. Kedua: Terdapat beberapa penghambat dalam penerapan ketentuan Pasal 26 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1999 di Lembaga Pemasyarakatan Banjarmasin yang peneliti temukan saat melakukan observasi di lokasi penelitian dan telah diklasifikasi menjadi dua faktor yaitu faktor narapidana dan petugas Lembaga Pemasyarakatan.