Abstract:
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum
terhadap masyarakat adat dalam Undang-undang Ibu Kota Negara dalam perspektif
hak asasi manusia terhadap masyarakat adat yang bermukim di sekitar dan berada
dalam kawasan Ibu Kota Negara baru Indonesia di Kalimantan Timur
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu suatu
jenis penelitian hukum yang didapati dari sumber-sumber dengan menganalisis
suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaturliteratur dan bahan-bahan referensi lainnya.
Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, Pada UU
No. 3 Tahun 2022 tidak ada pasal yang mengatur mengenai pemanfaatan sumber
daya alam oleh masyarakat adat terkhususnya bagi masyarakat adat yang menerima
sumber penghidupan dari hasil hutan dan bertani atau berladang yang akan
menyebabkan pergeseran kebudayaan masyarakat adat yang telah dilakukan
sebelum lahirnya kebijakan Ibu Kota Negara bahkan jauh lebih lama yang
menjadikannya sumber kehidupan, dan pada Pasal 21 UU No.3 Tahun 2022 hanya
mengatur untuk menjaga hak individu dan nilai-nilai budaya tapi tidak secara
eksplisit mengatur pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat adat yang telah
menjadikannya sumber kehidupan. Kedua, Dalam Pasal 5 ayat (6) UU No. 3 Tahun
2022 yang berbunyi “Otorita Ibu Kota Nusantara berhak menetapkan peraturan
untuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara
dan/atau melaksanakan kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu
Kota Negara.” Maka dari itu Otorita Ibu Kota Nusantara memiliki hak untuk
menetapkan peraturan nantinya, dimana Otorita Ibu Kota Nusantara bisa membuat
peraturan yang menjadi upaya perlindungan hukum kepada masyarakat adat yang
berdasarkan dengan UU No.3 Tahun 2022 terkhususnya hak masyarakat adat yang
belum secara eksplisit mengatur tentang hak masyarakat adat demi tegaknya Hak
Asasi Manusia. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU No. 3 Tahun 2022 yang berbunyi
“Masyarakat dapat berpartisipasi dalam proses persiapan, pembangunan,
pemindahan, dan pengelolaan Ibu Kota Negara.” Dimana masyarakat dapat
berpartisipasi dalam segala proses yang tercantum dan disini juga menjadi
persiapan masyarakat adat untuk memukakan segala hak yang sudah didasarkan
hukum melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No.
39 Tahun 1999, terkhususnya hak atas ulayat dimana masyarakat adat yang berada
kawasan wilayah IKN bergantung kepada alam untuk sumber penghidupan. Pada
ayat (2) memperjelas bentuk partisipasi masyarakat dalam bentuk: konsultasi
publik, musyawarah kemitraan, penyampaian aspirasi, dan/atau keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam partisipasi
masyarakat akan menjadi perlindungan hukum dan menegakan hak-hak masyarakat
adat yang telah tertuang dalam Pasal 31 Nomor 1 Deklarasi Perserikatan Bangsabangsa Tentang Hak-hak Masyarakat Adat demi menjujung tinggi hak asasi
manusia
kata kunci: masyarakat adat, ibu kota negara, hak asasi manusia