KEBIJAKAN KRIMINAL ATAS PENGAKUAN MEMILIKI KEKUATAN GAIB

Abstract

Tujuan dari Penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana Pengakuan Memiliki kekuatan gaib di Indonesia. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan Perbuatan Pengakuan Memiliki Kekuatan Gaib di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap berbagai bahan hukum yang terkumpul baik bahan hukum primer, sekunder dan atau tersier dengan melalui pendekatan antara lain pendekatan historis, pendekatan menurut peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Menurut hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : berdasarkan uraian di atas maka pengakuan memiliki kekuatan gaib di Indonesia dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana karena telah memenuhi unsur subjektif dan objektif. Dalam pasal 252 RUU KUHP pelaku pengakuan memiliki kekuatan gaib dapat dikenakan hukuman. Jika dihubungkan dengan objek tindak pidana, maka rumusan tindak pidana dalam pasal tersebut dapat dibedakan antara 4 macam tindak pidana. Pertama : tindak pidana menyatakan dirinya mempunyai kekuatan gaib pada orang lain bahwa karena perbutannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Kedua : tindak pidana memberitahukan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Ketiga : tindak pidan memberi harapan kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang. Keempat : tindak pidana menawarkan atau memberikan bantuan jasa kepada orang lain bahwa karena perbuatannya dapat menimbulkan penyakit, kematian, penderitaan mental atau fisik seseorang.