Abstract:
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan UMP/UMK menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dalam perspektif Hak Asasi Manusia dan untuk mengetahui Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan telah memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak atas upah.
Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa : Pertama, Dalam UU Cipta Kerja menambahkan Pasal 88C yaitu Dasar penghitungan upah minimum pekerja didasarkan pada Upah Minimum Provinsi (UMP) dan memukul rata upah minimum di semua kota terlepas dari perbedaan biaya hidup dan daya beli pekerja di masing-masing daerah. Gubernur dapat menetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan syarat tertentu meliputi pertumbuhan ekonomi daerah atau inflasi pada kabupaten/kota yang bersangkutan. Dalam hal jaminan upah pekerja menimbulkan ketidakpastian hukum karena penetapan upah minimum pekerja semestinya dikaitkan dengan profesionalisme kerja berdasarkan manfaat yang diperoleh dari perusahaan. Maka, akan berdampak negatif dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yaitu Hak atas pekerjaan dan upah yang layak yang berlaku secara universal sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional serta dapat menyebabkan kemunduran dari peraturan sebelumnya.. Kedua, Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Pasal 26 belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum dan pemenuhan terhadap hak atas upah yang layak, adil dan menguntungkan agar memberikan jaminan kehidupan bagi pekerja. Karena penghitungan nilai upah minimum tidak lagi menggunakan komponen kebutuhan hidup layak dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah sebelumnya melainkan hanya pertumbuhan ekonomi atau inflasi tingkat provinsi.
Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Hak Atas Upah, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
