PERJANJIAN NOMINEE UNTUK MENDAPATKANHAK MILIK ATAS TANAH OLEHWARGA NEGARA ASING

Abstract

Perjanjian nominee dikategorikan sebagai perjanjian innominaat (perjanjian tak bernama). Perjanjian nominee atau sering juga disebut sebagai perjanjian pinjam nama, perjanjian ini sering dilakukan oleh warga negara asing untuk mendapatkan hak milik atas tanah di Indonesia dengan menggunakan nama dari warga negara Indonesia. Perjanjian nominee ini pada hakikatnya dimaksudkan untuk memberikan segala kewenangan yang mungkin timbul dalam hubungan hukum antara seseorang dengan tanahnya kepada warga negara asing selaku penerima kuasa untuk bertindak layaknya seorang pemilik yang sebenarnya dari sebidang tanah yang menurut hukum tidak dapat dimilikinya. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana hukum Indonesia dalam mengatur perjanjian nominee dan faktor dari perjanjian nominee ini masih sering dilakukan dalam praktik penguasaan hak milik atas tanah. Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum normatif dan sifat penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini yaitu perjanjian nominee di Indonesia dapat dinyatakan tidaklah sinkron dengan hukum yang berlaku serta tidak memiliki kekuatan hukum yang pasti, hal ini dikarenakan suatu perjanjian nominee yang dilaksanakan oleh pihak WNA dan WNI bukan termasuk perjanjian yang sah, sehingga dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum dan melanggar syarat objektif dari perjanjian sehingga dapat mengakibatkan batal demi hukum. Faktor yang menyebabkan masih sering dilakukannya praktik perjanjian nominee dalam pengusaan hak milik atas tanah oleh warga negara asing dan warga negara Indonesia yaitu faktor ekonomi, dimana dengan melakukan perjanjian nominee dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, terutama bagi pihak warga negara asing. Selain itu, beberapa masyarakat membiarkan tanah tersebut tidak digunakan atau dibiarkan kosong, sehingga memberikan celah bagi warga negara asing untuk membeli tanah tersebut.