Abstract:
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek dan untuk mengetahui apakah kepentingan masyarakat terlindungi apabila menggunakan mekanisme delik aduan.
Penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) dengan mempelajari peraturan perundang-undangan dan semua tulisan yang berkaitan dengan objek yang dikaji dan diteliti yaitu; berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis.
Menurut hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: Pertama, delik aduan sudah sesuai dengan penyidik tindak pidana pemalsuan merek akan tetapi aparat penegak hukum lebih diutamakan penerapan sanksi denda atau ganti rugi daripada penerapan sanksi pidana. Kedua, delik aduan tidaklah efektif dan sia-sia. Hal ini dapat dilihat pada perubahan UndangUndang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Kebijakan perubahan ini mengakibatkan penindakan dan penegakan Tindak Pidana Hak Cipta menjadi lebih pragmatis dan berorientasi hasil. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan demikian penindakan dapat dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan. Oleh karena itu, tuntutan keadilan bagi mereka yang menggunakan mekanisme delik aduan tidak sepenuhnya terlindungi.
Kata Kunci: Penyelidikan, Tindak Pidana Pemalsuan Merek, Delik Aduan.
