Abstract:
Tanah memiliki peran yang penting dalam kehidupan manusia, semakin modern dan banyak manusia akan mempengaruhi urgensi tanah dalam kehidupan manusia. Untuk melindungi hak atas tanah tersebut dibentuk Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Dengan segala regulasi yang mengatur tentang pertanahan dan beberapa penyelesaian kasus pertanahan yang apabila diselesaikan di pengadilan umum sangat tidak efektif, diperlukan terobosan baru yaitu pengadilan pertanahan. Oleh karena itu, Penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis urgensi pembentukan pengadilan khusus pertanahan dan proses dari pembentukan pengadilan khusus pertanahan berdasarkan peraturan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach).
Kasus pertanahan tidak hanya terjadi pada pihak masyarakat umum saja, melainkan juga pada masyarakat adat sering terjadi kasus pertanahan. Kasus pertanahan juga sering memiliki banyak unsur seperti unsur pidana, administrasi, perdata. Dan lain-lain. Pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan sangat di perlukan karena pengadilan umum sudah tidak efektif untuk menyelesaikan perkara tanah. Proses pembentukan Pengadilan khusus Pertanahan diawali dengan usulan oleh DPR yang kemudian dijadikan pertimbangan oleh Presiden. Pengadilan khusus Pertanahan harus memiliki Undang-Undangnya sendiri yang khusus mengatur tentang Pengadilan Pertanahan yang menjadi payung hukum dalam menyelesaikan perkara tanah.
Kata Kunci (keyword): kekuasaan kehakiman, pengadilan khusus, kasus pertanahan.
