Abstract:
ABSTRAK
Kata Kunci : Penyalahgunaan Wewenang, Tindak Pidana Korupsi, Administrasi Pemerintahan.
Tujuan penelitian tesis yang berjudul Penyalahgunaan Wewenang Sebagai Unsur Tindak Pidana Korupsi adalah untuk memberikan analisis mengenai pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan pasal 3 UU PTPK dan untuk memberikan analisis apakah penerapan penyalahgunaan wewenang dalam kasus tindak pidana korupsi melalui pelaksanaan pasal 21 UU AP. penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama Pembedaan penerapan penyalahgunaan wewenang yang diatur ketentuan Pasal 3 UU PTPK terletak pada perumusan pasal tersebut yaitu mencantumkan frasa “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” dan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai bagian dari inti delik (bestanddeel delict) dalam Pasal 3 UU PTPK. Kedua Pengujian penyalahgunaan wewenang dalam norma Pasal 21 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan memiliki pengertian adanya kesempatan hukum yang diberikan oleh undang-undang kepada pejabat pemerintahan (subjek norma) yang diduga melakukan penyalahgunaan wewenang (baik dalam keputusan, tindakan dan/atau diskresi) dalam menjalankan tugas pelayanan publik (administrasi pemerintahan) yang bertolak dari keberatan terhadap hasil pengawasan APIP berupa terdapatnya kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara, untuk dapat menyelesaikan secara administratif dengan mengajukan permohonan pengujian ada atau tidak ada unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/atau tindakan (diskresi) yang dilakukannya tersebut pada Pengadilan Tata Usaha Negara.
