Abstract:
Abstrak
Kata Kunci : Optimalisasi Aset, Penggunaan Anggaran, Pendapatan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pasal 1 Ayat 3 berbunyi “Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah”.
Merujuk pada latar belakang dan fokus penelitian yang diambil, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari sumber data primer.
Aset daerah mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap penyelenggaraan otonomi daerah apabila dapat dilakukan pengelolaan secara optimal. Salah satu bentuk optimalisasi pengelolaan aset daerah adalah dalam segi pemanfaatan aset sehingga akan memberikan penilaian yang besar terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menunjang penyelenggaraan otonomi daerah.
Kendala yang timbul dalam pengelolaan aset daerah antara lain adalah ketidak tertiban dalam pengelolaan data aset sehingga berimplikasi pada kurangnya optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset karena tidak diperolehnya nilai kemanfaatan yang seimbang dengan nilai intrinsik potensi yang terkandung dalam aset itu sendiri. Oleh karena itu diperlukan sistem manajemen aset dari mulai perencanaan, pemanfaatan, evaluasi dan monitoring terhadap aset daerah. Dari hasil wawancara memang ada beberapa Kendala pada pengelolaan aset gedung dan/atau bangunan serta aset-aset pada Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, serta pemerintah dan dinas terkait sudah dan sedang berupaya untuk mengoptimalkan aset-aset tersebut walaupun masih banyak mengalami kesulitan-kesulitan yang dihadapi, dan juga pemerintahan sekarang juga sudah mengikuti perkembangan zaman yaitu dengan cara membuat aplikasi informasi SIPORAKOTIM, agar lebih mudah kedepannya.
