Abstract:
ABSTRAK
Kata Kunci : Pidana, Pembalakan Liar, Undang-Undang Cipta Kerja.
Tujuan penelitian tesis yang berjudul Tindak Pidana Pembalakan Liar Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat Yang Tinggal Dikawasan Hutan Dalam Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja adalah untuk mengetahui dan menganalisa landasan/urgensi pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan dikenakan sanksi administrasi serta untuk mengetahui dan menganalisa kebijakan formulasi untuk menjerat pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan menganalisis peraturan perundang-undangan mengenai landasan/urgensi pelaku pembalakan liar yang tinggal di kawasan hutan dikenakan sanksi administrasi.
Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Dalam Naskah Akedemik (NA), Konsideran dan Penjelasan Pasal UU Nomor 11 Tahun 2020 junto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tidak ditemukan dasar atau alasan ancaman pemberian sanksi administrasi kepada pelaku pembalakan liar yang tinggal atau berada di sekitar kawasan hutan, sehingga adanya pengaturan sanksi administrasi tersebut tidak sesuai dengan asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, dan tidak sesuai adanya pengaturan sanksi administrasi dengan tujuan pembentukan UU Nomor 11 Tahun 2020 junto UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kedua, Mengingat kerusakan hutan semakin parah yang salah satunya diakibatkan dari perambahan hutan secara liar, maka sudah saatnya kedudukan sanksi pidana tetap diancam setelah sanksi adminitrasi gagal memberikan efek jera dalam tindak pidana kehutanan (ultimum remedium) Sanksi pidana tetap diperlukan bagi pelaku pembalakan liar, baik yang tinggal di hutan maupun di diluar kawasan hutan, karena siapa pun pelaku/subyek perambahan liar, sama-sama memberikan kerusakan dan dampak, bukan saja bagi hutan tapi berdampak terhadap lingkungan secara luas.
