Perlindungan konsumen terhadap pengguna losion racikan yang mengandung steroid

Abstract

ABSTRAK Perlindungan konsumen merupakan sebuah perangkat hukum yang dibuat oleh lembaga pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum untuk konsumen karena dirugikan oleh pelaku usaha. Namun dalam kegiatan usahanya, pelaku usaha memproduksi dan menjual produk losion yang mengadung steroid tanpa adanya notifikasi kosmatika tersebut. Padahal pasal 4 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengajuan Notifikasi Kosmatika secara jelas mensyaratkan kosmatika yang diedarkan telah memiliki izin edar berupa notifikasi. Oleh karena itu, penelitian hukum ini mengkaji dan menganalisis pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen pengguna losion racikan yang mengandung steroid dan peran pemerintah dalam melindungi konsumen pengguna losion yang mengandung steroid. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan historis dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

Pertanggung jawaban oleh pelaku usaha terhadap konsumen pengguna losion racikan yang mengandung steroid dengan prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, maka pelaku usaha selalu dianggap bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul, tetapi pelaku usaha dapat bebas dari tanggung jawabnya sampai dia dapat membuktikan tak bersalah serta peran pengawas BPOM dalam Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan , juga peran BPSK dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain dapat memberikan sanksi administrasi dan melaporkan kepada penyidik umum dalam pasal 52 d dan m Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kata kunci (keyword): perlindungan konsumen, losion racikan, steroid