PERJANJIAN KREDIT YANG MENGANDUNG UNSUR PEMALSUAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Abstract

Abstrak: Pemenuhan perjanjian kredit merupakan prasyarat untuk mengajukan pinjaman dari kreditur. Investigasi dan analisis Tesis ini tentang Perjanjian Kredit Dengan Komponen Pemalsuan dari Sudut Pandang Hukum Pidana adalah tujuan utamanya. Untuk mengetahui apakah sanksi terhadap perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan ada atau tidak diatur dalam UU Perbankan, kajian ini menganalisis ketentuan yang terdapat dalam KUHP dan UU Perbankan. Selain peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum dasar, hukum sekunder digunakan sebagai penegas atau pelengkap dalam analisis penelitian tesis ini, dan hukum tersier adalah pelengkap yang lebih memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Berdasarkan temuan penelitian ini, terbukti bahwa: Pertama, suatu perjanjian kredit yang mengandung pemalsuan dapat dinyatakan batal demi hukum, dan pihak yang melakukan perbuatan memalsukan perjanjian kredit tersebut dapat dipidana berdasarkan Pasal 264 ayat (2). Kedua, hanya KUHP yang mengatur pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit. Debitor yang memenuhi syarat kesalahan dapat dituntut menurut KUHP atas perbuatannya. Selama ini belum ada ketentuan yang mengatur tentang kesalahan pidana pemalsuan perjanjian kredit yang dibuat oleh debitur berdasarkan UU No. 10 Tahun 1997 jo. UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Kata Kunci : Perjanjian Kredit, Pemalsuan, Hukum Pidana