Pengaturan Larangan Jual Beli Pakain Bekas Impor Di Kota Banjarmasin

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kebijakan serta bentuk sanksi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor di Banjarmasin. Metode penelitian yang digunakan merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk memperoleh bahan hukum melalui studi kepustakaan dengan cara menganalisis bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian skripsi ini antara lain: Pertama, Kegiatan jual beli pakaian bekas di Kota Banjarmasin, telah dikakukan sejak belasan tahun silam dan belum pernah diadakan sidak dan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Banjarmasin. Hingga saat ini belum ada kebijakan terkait larangan perdagangan pakaian bekas impor oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin, sehingga penegakan hukumnya belum berjalan dengan optimal dikarenakan Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin belum mengetahui adanya aturan mengenai larangan jual-beli pakaian bekas yang dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan dengan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Kedua, Penjualan pakaian bekas impor yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 51/MDAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas belum diberlakukan sehingga sanksi terhadap pelanggaran jual beli pakaian bekas impor di Banjarmasin belum diberlakukan. Kata Kunci : Jual Beli, Pakaian Bekas Impor, Dinas Perdagangan dan Perindustrian.