Abstract:
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui apakah pembuktian terhadap pencurian data pribadi sama dengan pencurian konvensional serta apakah perbankan dapat dijadikan tersangka dalam pencurian data pribadi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, dan konseptual. Teknik pengumpulan data menggunakan inventarisasi terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tema penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan berupa sumber hukum primer, sekunder dan tersier yaitu berupa perundang-undangan dan buku-buku/literatur, artikel, majalah, tulisan para ahli hukum, pendapat para ahli hukum, serta karya-karya ilmiah yang ada kaitannya dengan penelitian ini. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan jawaban atas permasalahan hukum yang dibahas.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, terdapat perbedaan dalam cara dilakukannya pencurian data pribadi dan pencurian konvensional. Pencurian konvensional dilakukan secara fisik dengan mencuri barang atau benda milik orang lain, sedangkan pencurian data pribadi dilakukan melalui media digital atau internet. Dalam pencurian data pribadi, pelaku dapat mengakses data pribadi seseorang seperti identitas, nomor rekening bank, atau informasi pribadi lainnya secara ilegal melalui internet. Kedua, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak perbankan dapat dijadikan tersangka dalam kasus pencurian data pribadi apabila terdapat kemungkinan bahwa pihak yang bekerja di dalam bank ikut terlibat dalam aksi kejahatan ini. Sebagai lembaga yang mengelola data pribadi nasabah, perbankan memiliki tanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan data pribadi nasabah. Oleh karena itu, apabila terdapat indikasi adanya keterlibatan pihak perbankan dalam aksi pencurian data pribadi, mereka dapat menjadi tersangka dalam proses penyelidikan dan penuntutan.
Kata Kunci (keyword) : data pribadi, pencurian, pembuktian
