Abstract:
ABSTRAK
Khairannor, 1920421310011, 2023."Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Kinerja Di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan” Dibawah bimbingan Dr. Jamaluddin, M.Si dan Dr. Fahriannor, S.IP., M.Si
Kelancaran penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional sangat tergantung pada sumber daya manusianya, yaitu aparatur negara khususnya pegawai negeri sipil (ASN).Tunjangan kinerja daerah merupakan penyempurnaan dari tunjangan yang telah ada dan akan menjadi satu tunjangan yang spesifik untuk memacu kinerja dan sekaligus menjamin keadilan dalam pemberian tunjangan. Penyusunan laporan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) merupakan syarat bagi ASN di Kabupaten Balangan untuk mendapatkan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai, namun yang menjadi permasalahan yang terjadi di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan yaitu masih di temukannya aparatur yang terlambat datang bekerja sedangkan syarat untuk mendapatkan tambahan penghasilan pegawai yaitu memiliki daftar kehadiran yang tepat waktu dan tidak memiliki absen yang kosong atau tertinggal, permasalahan berikutnya yaitu pelaporan SKP yang seharusnya dapat memotivasi seluruh pegawai untuk mendapatkan tambahan penghasilan masih belum berjalan dengan efektif
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Dalam Kinerja Di Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Informan penelitian adalah aparatur Bagian Umum, Bagian Organisasi, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian perekonomian dan SDA, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat. Analisa data menggunakan teknik analisis data kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan tidak dilaksanakan sesuai dengan indikator keberhasilan implementasi kebijakan. Dalam proses indikator komunikasi implementasi kebijakan pemberian TPP belum tersosialisasikan dengan baik dan transparan kepada seluruh pegawai karena masih ditemui dilapangan ada aparatur yang belum mengetahui tentang implementasi kebijakan pemberrian TPP. Selain itu permasalahan yang masih ditemui adalah dari sumberdaya dan sarana yang kurang memadai yang bersifat teknis namun tidak mempengaruhi secara keseluruhan terhadap kinerja yang dicapai.
Kata kunci: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi
