PELAKSANAAN BANTUAN DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM (Di LKBHuWK Kalimantan Selatan).

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses bantuan hukum di LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum dan untuk mengetahui faktor keberhasilan dan hambatan dalam proses bantuan hukum LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum . penelitian ini merupakan peneltitian empiris. Penelitian ini dilakukan secara deskriptip. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama: pelaksanaan bantuan hukum dalam menyelesaikan perkara anak yang berkonflik dengan hukum bisa diselesaikan melalui proses diversi maupun lanjut proses persidangan. Proses diversi LKBHuWK Kalimantan Selatan memberikan bantuan hukum yaitu mendampingi , membantun dalam pengupayaan perdamaian antara pihak pelaku dengan pihak korban melalui musyawarah, mejelaskan tentang suatu hukum yang tidak diketahui anak yang berkonflik dengan hukum dengan baik dan jelas agar anak merasa terlindungi haknya. Proses persidangan bantuan hukum yang diberikan oleh LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu melakukan pendampingan bantuan hukum, menjelaskan tentang suatu hukum yang tidak diketahui, melakukan koordinasi dengan saksi, melakukan pembelaan pada tahap persidangan, dan melaksanakan putusan inkracht. Kedua, faktor keberhasilan LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu adanya advokat yang tersebar dibeberapa domisili, adanya fasilitas tempat seperti kantor LKBHuWK Kalimantan Selatan, dan adanya pendanaan di beberapa instansi. Adapun hambatan LKBHuWK Kalimantan Selatan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pelaksanaan bantuan hukum, yang dapat menghambat advokat LKBHuWK Kalimantan Selatan dalam menyampaikan informasi penting dalam memberikan bantuan hukum, sulitnya mendapatkan dokumen anak yang berkonflik dengan hukum , dan adanya hambatan pendanaan diakhir tahun.

Kata kunci : bantuan hukum, LKBHuWK Kalimantan Selatan, Anak yang Berkonflik dengan Hukum.