Abstract:
Pemerintah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan UU No. 8/2016. Pemerintah memiliki peran penting untuk menyediakan fasilitas akomodasi yang layak dan ramah untuk para penyandang disabilitas. kewajiban tersebut ditindak lanjuti dengan PP No. 39/2020. Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura adalah layanan peradilan yang menyediakan fasilitas akomodasi penyandang disabilitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketersediaan akses peradilan bagi penyandang disabilitas dengan fakta yang terjadi di Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura. Metode yang digunakan adalah penulisan hukum empiris atau Penelitian hukum yang menggunakan kegiatan penelitian yang dilakukan terhadap pelaksanaan suatu peraturan perundang-undangan dengan melalui pendekatan yuridis sosiologis.
Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura mengupayakan pelayanan berupa aksesibilitas fisik dan aksesibilitas non fisik bagi penyandang disabilitas. Melakukan penandatanganan MOU dengan SLB Negeri 2 Martapura agar dapat menjalin kerjasama dalam menyediakan akomodasi layak. Dalam pelaksanaannya masih ada hambatan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas. Belum tersedianya pegawai khusus bersertifikasi dan berpengalaman yang dapat membantu segala kebutuhan penyandang disabilitas di pengadilan. Serta pada PP No. 39/2020 yaitu mewajibkan untuk setiap pengadilan melakukan penilaian personal yang diajukan kepada dokter, psikolog atau psikiater untuk menentukan kebutuhan akomodasi yang layak secara medis maupun psikis.
