PELAKSANAAN EKSEKUSI DI PENGADILAN HUBUNGANINDUSTRIAL PADA PENGADILAN NEGERI BANJARMASINIMPLEMENTASI PASAL 58 UNDANG-UNDANG NO 2TAHUN 2004 YANG NILAI GUGATANNYADIBAWAH RP.150.000.000

Abstract

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui mengetahui bagaimana pelaksanaan eksekusi putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000,- di Pengadilan Negeri Banjarmasin.Dan Untuk mengetahui bagaimana Langkah Hukum para pekerja yang eksekusinya tidak dapat dilaksanakan di Pengadilan Negeri Banjarmasin Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yang diperoleh dari penelitian hukum yang dilakukan untuk memberikan suatu data yang bersifatakurat dan teliti yang terjadi langsung dilapangan atau didalam praktiknya, serta keadaan atau gejala-gejala lainnya yang terjadi dalam kehidupan setiapharinya di Masyarakat yang berhubungan dengan eksekusi Pengadilan Hubungan Industrial dengan nilai gugatan dibawah Rp 150.000.000,-. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Pertama, Pelaksanaan eksekusi yang gugatannya dibawah Rp. 150.000.000 di Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan negeri Banjarmasin Adapun aspek yang menghambat pelaksanaan eksekusi putusanPengadilan Hubungan Industrial yang nilai gugatannya di bawah Rp. 150.000.000 dikarenakan anggaran dari pemerintah belum mencukupi untuk membiayai eksekusi. Kedua Langkah hukum yang harus dilakukan pekerja untuk mempertahankan haknya dapat pengusulan permohonaan kembali kepada Mahkamah Agung agar segera merealisasikan pencairan biaya eksekusi yang pernah diusulkan. Apabila pihak perusahaan tidak ada itikad baik maka penggugat (pekerja) dapat mengajukan upaya hukum pidana mengacu pada UU No 11 TAHUN 2020 Tentang Cipta Kerja, serta dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga jikapenggugat lebih dari dari dua orang.