Abstract:
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bentuk tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik dan bentuk perlindungan yang diberikan terhadap para korban guna memenuhi hak – hak korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, dengan mengidentifikasi Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana hak – hak korban yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: pertama, bentuk tindak pidana pelecehan seksual di ruang publik diantaranya; catcalling, memperlihatkan sesuatu hal berbau pornografi, eksibisionis, menatap bagian tubuh orang lain, menyentuh bagian tubuh orang lain, memotret seseorang tanpa izin, mengintip bagian tubuh orang lain. Kedua, bentuk perlindungan yang diberikan berdasarkan peraturan yang berlaku terbagi menjadi 2 makna yaitu pertama perlindungan Hukum Sebelum Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik yang merupakan bentuk perlindungan terhadap manusia atau Hak Asasi Manusia (HAM) diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Pasal 289, Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasaan Seksual Pasal 5 dan Pasal 6. Kedua, perlindungan Hukum Sesudah Menjadi Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Di Ruang Publik merupakan perlindungan yang diberikan pada saat tahapan pelaporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pengadilan. Dalam hal ini juga mengatur hak atas penanganan, perlindungan dan pemulihan.
Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Korban, Pelecehan, Ruang Publik
