Repo Mhs ULM
Recently added
Login
Repo MHS
→
S2 - Tesis
→
Fakultas Hukum
→
Recent submissions
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Fakultas Hukum: Recent submissions
Now showing items 341-360 of 789
Previous Page
Next Page
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS ANTARA PELAKU USAHA LOKAL DAN PELAKU USAHA ASING DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA
Terri
PENERAPAN ASAS PROPORSIONALITAS ANTARA PELAKU USAHA LOKAL DAN PELAKU USAHA ASING DALAM JOINT VENTURE AGREEMENT DI BIDANG PERTAMBANGAN BATU BARA
KETERANGAN AHLI YANG DIPAKAI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
Bernard Eddy Kartono Purba
KETERANGAN AHLI YANG DIPAKAI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI
KEDUDUKAN INDUK PERUSAHAANTERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK KETIGA
Koko Agus Wijadmiko
KEDUDUKAN INDUK PERUSAHAANTERHADAP WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK PERUSAHAAN KEPADA PIHAK KETIGA
JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA YANG DIPENGARUHI OLEH SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW
Nanda Rahayu Haryadi
JABATAN NOTARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA YANG DIPENGARUHI OLEH SISTEM HUKUM CIVIL LAW DAN PERBANDINGANNYA DENGAN SISTEM HUKUM COMMON LAW
EKSISTENSI ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
Ajie Lukman Hidayat
EKSISTENSI ASAS PRIMUM REMEDIUM DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
PERAN NOTARIS DALAM MENGGALI INFORMASI MENGENAI PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018
Muhammad Abu Hanifah
PERAN NOTARIS DALAM MENGGALI INFORMASI MENGENAI PENERIMA MANFAAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 13 TAHUN 2018
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF ALASAN PEMAAF
Hery Mukti
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA EKSIBISIONISME DALAM PERSPEKTIF ALASAN PEMAAF
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG
Alfisyah Maulaya
PEMBAYARAN UANG PENGGANTI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI YANG PELAKUNYA LEBIH DARI 1 (SATU) ORANG
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT TANPA MELALUI PROSES PEMBACAAN
Said Abdurrazak Fachruddin Noor Fachir
KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA NOTARIS YANG DIBUAT TANPA MELALUI PROSES PEMBACAAN
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK GOJEK SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE DALAM HAL TERJADI KERUGIAN BAGI KONSUMEN
Dicky Eka Putra
TANGGUNG JAWAB HUKUM PIHAK GOJEK SEBAGAI PERUSAHAAN JASA TRANSPORTASI YANG MENGGUNAKAN APLIKASI ONLINE DALAM HAL TERJADI KERUGIAN BAGI KONSUMEN
TANGGUNGJAWAB PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI
Herry Setiawan
TANGGUNGJAWAB PEMBAYARAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA PADA BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM PERSPEKTIF TINDAK PIDANA KORUPSI
PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
Renny Gladis Karina
PEMIDANAAN TERHADAP PENGEDAR SEKALIGUS PECANDU NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN
PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
Rahmatullah
PENDAFTARAN AKTA JAMINAN FIDUSIA TERHADAP OBJEK KREDIT KENDARAAN BERMOTOR
BATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
Rahmiyadin Warsito
BATASAN JANGKA WAKTU PENDAFTARAN AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN
PERLINDUNGAN HUKUM DARI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI ) TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI SEBAGAI PEJABAT UMUM
Qurtubi
PERLINDUNGAN HUKUM DARI IKATAN NOTARIS INDONESIA (INI ) TERHADAP NOTARIS DALAM MENJALANKAN PROFESI SEBAGAI PEJABAT UMUM
TANGGUNG JAWAB DEBITOR KEPADA KREDITOR TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN TERLANTAR DALAM OBYEK HAK TANGGUNGAN
Muhammad Rizki Azhari
TANGGUNG JAWAB DEBITOR KEPADA KREDITOR TERHADAP HAK ATAS TANAH YANG DINYATAKAN TERLANTAR DALAM OBYEK HAK TANGGUNGAN
PENGATURAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
Albert Kasinta Kamar
PENGATURAN PENETAPAN GANTI KERUGIAN PADA PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DAERAH
Wira Arianty
IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DALAM PEMBENTUKAN PERDA DI DAERAH
KEWENANGAN BUPATI DALAM STATUS CUTI PILKADA UNTUK MEMUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
Sarwo Harry Wibowo
KEWENANGAN BUPATI DALAM STATUS CUTI PILKADA UNTUK MEMUTASI PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN TABALONG
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSANNOMOR : 221/PDT/G/2014/PN.DBG)
Nofia Yuliarti Agustina
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI ATAS PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN SECARA DIBAWAH TANGAN (STUDI PUTUSANNOMOR : 221/PDT/G/2014/PN.DBG)
Now showing items 341-360 of 789
Previous Page
Next Page
Search DSpace
Search DSpace
This Community
Browse
All of DSpace
Communities & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
This Community
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
My Account
Login
Register