IMPLEMENTASI KEWENANGAN PENYULUHAN HUKUM OLEH NOTARIS (Tinjauan terhadap Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-undang nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris)
PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TANPA MELALUI PROGRAM LEGISLASI NASIONAL (STUDI KASUS PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI)