Repo Mhs ULM
Recently added
Login
Repo MHS
→
S2 - Tesis
→
Fakultas Hukum
→
Recent submissions
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.
Fakultas Hukum: Recent submissions
Now showing items 581-600 of 789
Previous Page
Next Page
PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADAPERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARAELEKTRONIK
Lina Majdina
PENGAWASAN PEMERIKSAAN SAKSI PADAPERSIDANGAN PERKARA PIDANA SECARAELEKTRONIK
Kewenangan PPNS Syahbandar Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Simon Ito
Kewenangan PPNS Syahbandar Dalam Tindak Pidana Pelanggaran Undang - Undang Nomor : 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Melalui Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri
Muhamad
Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota Kepolisian Melalui Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri
Pemberian Layanan Seksual Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Henny Puspitawati
Pemberian Layanan Seksual Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi
Interpretasi Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pengambilan Keputusan Direksi PT (PERSERO) BUMN
Rizka Rizkiana
Interpretasi Doktrin Business Judgement Rule Dalam Pengambilan Keputusan Direksi PT (PERSERO) BUMN
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
Adistia Lulu Apriana
PENGAWASAN TERHADAP NOTARIS YANG TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELEBIHI KETENTUAN LEGITIME PORTIE
Marthania Atma Noja
PEMBATALAN AKTA HIBAH YANG MELEBIHI KETENTUAN LEGITIME PORTIE
KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG IDEOLOGINYA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA
Fitriyanie
KEDUDUKAN HUKUM PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG TERLIBAT SEBAGAI ANGGOTA ORGANISASI KEMASYARAKATAN YANG IDEOLOGINYA BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018
Hanisa Bella Saputri
KEDUDUKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 19 TAHUN 2019 PASCA PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 50 P/HUM/2018
Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah
Dwi Pantara Wirayudha Rustam
Penyelesaian Pembiayaan Macet Melalui Eksekusi Jaminan Berdasarkan Prinsip Syariah
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH YANG TIDAK MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH
Muhammad Ridho
KEWENANGAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP PERBANKAN SYARIAH YANG TIDAK MENJALANKAN PRINSIP SYARIAH
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Cyber Bullying
Idham Hari Sasongko
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Cyber Bullying
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
Muhammad Aulia Rahman
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR PERBANKAN TERKAIT ADANYA AKTA PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN YANG TIDAK DIDAFTARKAN
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERKAIT DENGAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIEDARKAN
Riswandi Abdi
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS TERKAIT DENGAN KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM YANG DIEDARKAN
KEKUATAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT BANK HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
Fahri Iwan Setiawan
KEKUATAN EKSEKUSI TERHADAP JAMINAN KREDIT BANK HAK ATAS TANAH YANG BELUM BERSERTIFIKAT
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS SECARA ELEKTRONIK
Wahyu Rushandy Noor
KETERLAMBATAN PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA OLEH NOTARIS SECARA ELEKTRONIK
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DAN NASABAH DALAM JUAL BELI RUMAH SECARA INDENT BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEVELOPER PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN BANK (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Tbk Banjarmasin)
Muhammad Said Arselan
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BANK DAN NASABAH DALAM JUAL BELI RUMAH SECARA INDENT BERDASARKAN PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA DEVELOPER PENGEMBANG PERUMAHAN DENGAN BANK (Studi Kasus Pada PT Bank Mandiri Tbk Banjarmasin)
KEKUATAN PPEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
Norbertus Dhendy Restu Prayogo
KEKUATAN PPEMBUKTIAN REKAMAN CCTV (CLOSE CIRCUIT TELEVISION) DALAM PERKARA PIDANA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 20/PUU-XIV/2016
ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
Siska Amilia
ASAS KESETARAAN DALAM AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PERBANKAN SYARIAH
PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
Nani Arianti
PENUNTUTAN TERHADAP KORPORASI SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM
Now showing items 581-600 of 789
Previous Page
Next Page
Search DSpace
Search DSpace
This Community
Browse
All of DSpace
Communities & Collections
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
This Community
By Issue Date
Authors
Titles
Subjects
My Account
Login
Register