Repo Mhs ULM

Kedudukan dan kewenangan peradilan umum terhadap penyelesaian tindak pidana umum yang dilakukan oleh anggota tentara nasional indonesia setelah berlakunya UU nomor 34 tahun 2004 tentang TNI

Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Search DSpace


Browse

My Account