Abstract:
Abstrak
Penelitian ini dilatarbelakangi adanya pengelolaan tempat pemakaman umum sebab lahan pemakaman yang hampir overload akibat tidak sesuainya peraturan daerah yang mengatur pemakaman sebelumnya sehingga lahan tidak terkelola dengan maksimal. Peraturan daerah yang terbaru dibuat karena peraturan lama sudah dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, prediksi dalam dua tahun kedepan lahan pemakaman kelebihan kapasitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan atau memaparkan bagaimana implementasi kebijakan publik dalam penataan dan pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kuburan Muslimin Guntung Lua Kota Banjarbaru dijalankan sebagaimana semestinya kebijakan itu dibuat. Pendekatan yang digunakan pada penilitian ini yaitu pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang maksudnya untuk memberikan uraian yang sebenarnya mengenai masalah yang diteliti, mengindentifikasi serta mendeskripsikan data secara terstruktur. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan teknik Triangulasi melalui wawancara kepada beberapa informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang jelas terkait implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU). Selain teknik wawancara, dilakukan juga observasi dan dokumentasi untuk mendukung hasil penelitian. Adapun untuk teknik analisis data dipenelitian ini melalui tiga alur yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan publik dalam pengelolaan Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kuburan Muslimin Gunung Lua Kota banjarbaru masih kurang optimal pengimplementasiannya. Hal ini dibuktikan dengan berdasarkan pada beberapa faktor yang diteliti yakni dari ukuran dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antar organisasi, karakteristik badan pelaksana, sikap pelaksana atau implementator. Sedangkan, faktor sumber daya masih memerlukan perbaikan terutama pada sumber daya manusia karena masih terbatasnya petugas pengelola Badan Kuburan Muslimin (BPKM) yang dirasa perlu dibenahi bersama. Oleh karena itu antisipasi dalam hal ini tenaga lepas atau sukarelawan saat kondisi pemakaman padat. Pengelolaan TPU juga tidak lepas dari peran Dinas Perumahan dan Permukiman yang memberikan fasilitas sarana prasarana yang memadai agar pengelolaan dapat dilakukan secara maksimal dan pelayanan pemakaman dilaksanakan dengan baik.
Kata kunci: implementasi kebijakan publik, pengelolaan TPU, overload.
