Abstract:
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Definisi dari norma “kewenangan lain” dalam peraturan-peraturan terkait Pemerintah Desa dan (2) Efektivitas dari penyelenggaraan “kewenangan lain” dalam pemerintah desa di Desa Bangkit Baru. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan cara meneliti dan mengkaji bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang ada kaitannya dengan penyelenggaraan kewenangan lain dalam undang-undang desa. Penelitian ini bersifat deskriptif. Menurut hasil dari penelitian menunjukkan bahwa: Pertama Definisi norma kewenangan lain adalah kewenangan desa dalam tugas pembantuan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada pemerintah desa mencakup hal seluas-luasnya dalam menerapkan kemandirian desa yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Kedua Berdasarkan fakta di lapangan sudah berjalan secara efektif namun masih ada beberapa kendala diantaranya: Pola pikir masyarakat, penerapan visi misi desa, ketidakpahamanmasyarakat terhadap program-program dari pemerintahan desa karena alokasidana yang terbatas Perlu adanya inisiatif dari pemerintahan daerah yang bekerja sama dengan pemerintahan desa untuk memberi keleluasaan kepada pemerintahan desa dari intervensi pemerintahan diatasnya.
Kata Kunci: Otonomi Daerah, Pemerintahan Daerah, Kewenangan Desa
