Abstract:
Implementasi Corporate Social Responsibility (CSR) telah diatur dalam beberapa instrumen hukum di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018. Sebagai perusahaan yang beroperasi di sektor sumber daya alam, perusahaan pertambangan wajib melakukan CSR dan menganggarkan CSR sebagai pengeluaran perusahaan. Namun, masih terdapat masalah dalam pelaksanaannya seperti ketidakpastian besaran persentase yang harus dialokasikan, kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana CSR, dan ketidakmerataan manfaat yang diterima oleh masyarakat setempat. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan masukan bagi pihak terkait, terutama pemerintah dan perusahaan pertambangan, dalam meningkatkan efektivitas CSR dan menjamin hak-hak masyarakat yang terdampak oleh aktivitas pertambangan. Penelitian dilakukan menggunakan metode normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan hukum yang terkait dengan alokasi anggaran CSR di sektor pertambangan, terutama dari perspektif hukum pertambangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan alokasi anggaran CSR dalam pertambangan di Indonesia masih memiliki kekuatan hukum yang lemah. Selain itu, jenis kegiatan yang dibiayai oleh CSR tidak diatur secara khusus oleh undang-undang, namun terdapat lima jenis kegiatan yang diterapkan dalam pertambangan mineral dan batubara berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Kata Kunci: Alokasi anggaran, Corporate Social Responsibility, Hukum Pertambangan.
