Abstract:
ABSTRAK
Kata Kunci : Kebijakan Maksimum, Kepemilikan Tanah, Non Pertanian
Dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian
ini bersifat preskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat secara ilmiah dengan
suatu metode yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala dengan
jalan menganalisanya dan dengan mengadakan pemeriksaan yang mendalam
terhadap fakta tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan masalahmasalah
yang ditimbulkan oleh fakta tersebut.
Hasil Penelitian : Pertama : Akibat hukum terhadap hak milik atas tanah non
pertanian yang digunakan untuk perumahan bila melebihi batas maksimum
kepemilikan adalah akan menimbulkan hak dan kewajiban pada pihak developer
terkait penguasaan tanah yang digunakan untuk membangun perumahan.
Penentuan batas tidak lain adalah bertujuan untuk meratasanya penguasaan, tidak
didominasi oleh satu developer saja. Kembali kepada apa yang termuat di dalam
UUPA, bawa penguasaan tanah dibatasi dengan tujuan tidak merugikan
kepentingan umum. Apalagi saat ini ketersedian tanah yang sangat terbatas,
sedangkan permintaan akan rumah meningkat. Kembali kepada apa yang
dimanatkan oleh UUD 1945, bahwa kesejahteraan masyarakat yang lebih
diutamakan, dengan ketersediaan tanah non-pertanian untuk perumahan,
masyarakat dapat memiliki tempat tingal yang layak untuk kehidupan mereka dan
keluarga. Peraturan yang dibuat atau yang disempurnakan tentu saja tidak lain
demi kesejahteraan masyarakat dalam hal kepemilikan rumah. Kedua :
Penertiban oleh Kantor Pertanahan terhadap hak milik atas tanah non pertanian
yang digunakan untuk perumahan bila melebihi batas maksimum kepemilikan
adalah beberapa upaya yang bisa dilakukan tentu saja dengan meningkatkan
pengawasan terhadap penyelenggara perumahan, memberikan sanksi yang tegas
apabaila kepemilikan ini melebihi batas yang sudah ditentukan, selain itu tentu
saja kepentingan masyarakat yang diutamakan.
