PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NO 21 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN OLEHSATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KOTA BANJARMASIN

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam melakukan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin. Metode yang dipilih adalah penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke lapangan untuk mendapatkan data- data yang berkaitan dengan Penegakan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kota Banjarmasin. Menurut hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa : pertama para anggota yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengawasi tempat-tempat pembuangan sampah yang dianggap masih banyak masyarakat yang membuang sampah tidak pada waktu yang ditentukan di dalam Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011. Masyarakat yang ketahuan membuang samoah tidak pada waktunya langsung akan ditangkap dan dibawa ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja untuk dimintai keterangan data untuk melakukan sidang. Kedua, dalam menjalankan tugasnya tentu saja Satuan Polisi Pamong Praja memiliki beberapa kendala atau hambatan dalam melakukan tugas Penegakan Peraturan Daerah yaitu berupa kurangnya personil, kurangnya sarana dan prasarana yang memadai ditambah lagi kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mematuhi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Persampahan. Kata Kunci : Satuan Polisi Pamong Praja dan Peraturan Daerah