Abstract:
ABSTRAK
Tujuan penelitian Untuk Mengetahui Apakah Galian C di Banjarbaru melanggar
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan Bagaimana konsekuensi Hukum terhadap penambangan
yang Berlindung terhadap Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kota Banjarbaru No
6 Tahun 2016 Tentang Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah. Sifat penelitian dalam
penulisan skripsi di sini adalah sifat penelitian deskriptif, yaitu menggambarkan
jawaban atas permasalahan melalui hasil dari penelitian penulis. Tipe penelitian
dalam penulisan skripsi ini adalah Konflik hukum peraturan yang saling
bertentangan
Hasil penelitian ini adalah : Pada pasal 69 ayat 1 (satu) bagian a Undang-undang
Nomor 32 tahun 2009 Juncto Pasal 82C Undang- Undang cipta kerja Paragraf 3
tentang Persetujuan Lingkungan yang berisikan Sanksi administratif sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82A dan Pasal 82B ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Tidak
mengatur tentang sanksi pidana tentang pencemaran lingkungan hidup seperti yang
disebutkan pada pasal 82B ayat (2) yaitu Setiap orang yang melakukan pelanggaran
larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 melakukan perbuatan yang
mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 69 huruf a, dimana perbuatan tersebut dilakukan karena
kelalaian dan tidak mengakibatkan bahaya kesehatan manusia dan/atau luka
dan/atau luka berat, dan/atau matinya orang dikenai sanksi administratif dan
mewajibkan kepada Penanggung Jawab perbuatan itu untuk melakukan pemulihan
fungsi lingkungan hidup dan/atau tindakan lain yang diperlukan. Maka pada
penelitian ini ditemukan adanya kekosongan hukum yang terjadi pada penelitian ini
Menurut Undang-Undang 24 tahun 1992, penataan ruang berdasarkan fungsi utama
kawasan meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.
Kata Kunci: Pertambangan Galian Golongan C ,Dalam Perspektif Hukum
Pidana
