Abstract:
CLAUDIA, CYNTHIA. 2022. Rekonsilisasi Dalam Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat
Melalui Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi (KKR) Dengan Mempertimbangkan
Pertimbangan Dpr. Program Magister Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana,
Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing Utama: Dr. H. ERHAM AMIN, S.H., M.H.,
Dan Pembimbing Pendamping: Dr. ANANG S. TORNADO, S.H., M.H. M.Kn. 100
halaman.
ABSTRAK
Kata kunci : Rekonsiliasi, Penyelesaian Pelanggaran Ham Berat, Komisi Kebenaran
Dan Rekonsiliasi
Penelitian ini bertujuan Mengkaji dan menganalisis kedudukan lembaga rekonsiliasi
dihubungkan dengan asas legalitas dalam hukum acara pidana dan pertimbangan DPR dapat
membatalkan hasil dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR. Penelitian ini merupakan
penelitian hukum normatif, sifat penelitian preskriptif yakni menguji kembali menurut teori
hukum terhadap norma yang dianggap masih kosong. Hasil penelitian ini menunjukkan
Kedudukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi didalam sistem penegakan hukum di
Indonesia adalah sebagai lembaga Independen yang bertugas didalam penyelesaian sengketa
kejahatan hak asasi manusia di masa lalu guna menjadikan indonesia sebagai salah satu negaara
yang memenuhi hak asasi manusia masyarakatnya dan menyelesaikan permaslaahan hak asasi
manusia yang belum selesai secara cepat dan tepat dan memenuhi nilai keadilan di Indonesia.
Komisi juga bisa memperdalam kesaksian korban secara utuh dengan melihat pada kesaksian
korban yang tidak bisa terungkap melalui proses pengadilan. Komisi juga bisa menghadirkan
semua saksi dan korban yang belum sama sekali di dengar kesaksiaannya. Karena dalam
sebuah pencarian kebenaran sekecil dan sedikit apapun kesaksian dari saksi dan korban penting
untuk didengar dan dicatat. Komisi juga kemudian dapat memberikan Kompensasi kepada
pelaku kejahatan hak asasi manusia dimasa lalu yang mengakui kejahatan nya dimasa lalu
didalam proses rekonsiliasi sehingga ini dapat mempercepat proses pemberian keadilan secara
hukum. Dewan Perwakilan Rakyat bisa saja kemudian membatalkan hasil daripada Komisi
Kebenaran dan Rekonsiliasi dengan catatan bahwasanya Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi
melaksanakan tugas dan fungsinya tidak sesuai dengan Undang-Undang. Atau dalam proses
rekonsiliasi, ternyata terdapat kekeliruan dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dimana
itu kemudian akan berpengaruh kepada hasil dan menciderai nilai keadilan bagi para pihak dan
tidak sesuai dengan asas Kepastian Hukum
