Abstract:
Tujuan dari penelitian skripsi ini untuk mengetahui kedudukan kelembagaan Bank
Tanah di Indonesia dan mekanisme kerja Bank Tanah Nasional dalam
menghimpun bidang tanah untuk disimpan sebagai cadangan tanah. Penulisan
skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatife, tipe penelitian yang
digunakan adalah doctrinal research (penelitian doktrinal) mengekspos isu hukum
tentang pembentukan Badan Bank Tanah Nasional, bahan hukum yang digunakan
dalam penulisan ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier. Penelitian ini bersifat preskriptif.
Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa: Pertama, Kedudukan Bank Tanah
adalah sebagai badan khusus (sui generis) yang dibentuk untuk mengelola tanah,
dan berfungsi melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan,
pemanfaatan, dan pendistribusian tanah. Bank Tanah adalah badan hukum
Indonesia yang dibentuk oleh pemerintah pusat dan diberi kewenangan khusus
untuk mengelola tanah, dan melaksanakan sebagian kewenangan
pemerintah/lembaga di luar pemerintah untuk melaksanakan sebagian kewenangan
yang sebelumnya merupakan kewenangan Pemerintahan namun bersifat
otonom/independen dari kepentingan Pemerintah. Kedua, Mekanisme perolehan
tanah oleh Bank Tanah dalam menghimpun cadangan tanah dibedakan menjadi 2
jenis. Pertama dari tanah hasil penetapan pemerintah, meliputi: Tanah bekas hak;
Kawasan dan tanah terlantar; Tanah pelepasan kawasan hutan; Tanah timbul;
Tanah hasil reklamasi; Tanah bekas tambang; Tanah yang terkena kebijakan
perubahan tata ruang; Tanah Pulau-pulau kecil; Tanah yang tidak ada penguasaan
di atasnya. Kedua tanah yang berasal dari Pihak Lain adalah meliputi: Pemerintah
pusat dan daerah; Badan usaha milik negara; Badan usaha milik daerah; Badan
Usaha; Badan hukum; dan Masyarakat. Tanah tersebut diperoleh melalui cara:
Pembelian, Penerimaan hibah/sumbangan atau yang sejenis, Tukar menukar,
Pelepasan hak, Bentuk lainnya yang sah.
Kata Kunci : Bank Tanah, Mekanisme Perolehan tanah, Kepentingan Umum
