Abstract:
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian utang piutang dan untuk menganalisis keabsahan jual beli benda-benda jaminan perjanjian utang piutang yang diperjualbelikan karena wanprestasi. Akibat hukum bagi para pihak yang dirugikan akibat wanprestasi dalam perjanjian perjanjian utang piutang dapat menimbulkan kerugian, batalnya atau disebut juga batalnya perjanjian, artinya perjanjian dianggap sudah tidak ada lagi atau tidak berlaku lagi setelah terjadinya wanprestasi. transfer risiko atau membayar biaya kasus, jika default adalah masalahnya. diselesaikan melalui pengadilan. Kemudian mengenai keabsahan perjanjian jual beli barang jaminan hutang piutang yang diperjualbelikan karena wanprestasi sesuai dengan Pasal 12 UUHT, jika diterapkan pada masalah memperdagangkan obyek jaminan tidak dibenarkan dan jika dalam perjanjian yang disepakati ini terjadi, apalagi jika klausul mengatakan tanah dan rumah dengan sendirinya menjadi milik debitur jika kreditur tidak mampu melunasi utangnya batal demi hukum atau dianggap tidak pernah ada, sehingga yang berlaku adalah ketentuan menurut untuk hukum. Maka yang harus dilakukan adalah dengan menjual rumah dan tanah (benda jaminan) di muka umum melalui suatu lembaga lelang, dan hasil penjualannya diambil sebagai pelunasan utang dan jika masih ada sisanya dikembalikan kepada kreditur. . Selain itu, pada dasarnya menjual barang jaminan milik debitur tanpa izin dapat dikategorikan sebagai penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sehingga menjual barang jaminan tersebut adalah tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
