• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR SEBAGAI PEMEGANG JAMINAN FIDUSIA BENDA PERSEDIAAN 

  Ajwah

  Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Benda Persediaan Penelitian ini bertujuan: 1) Menganalisis mengenai karakteristik hak kebendaan pada objek jaminan fidusia berupa benda persediaan, dan 2) Menganalisis ...
• PERMOHONAN PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS OLEH KEJAKSAAN DENGAN ALASAN MELANGGAR KEPENTINGAN UMUM 

  Dita Herlina Sari

  Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa bagaimana ukuran melanggar kepentingan umum sebagai alasan kejaksaan membubarkan perseroan terbatas; dan bagaimana langkah hukum perseroan terbatas yang diajukan ...
• Pembuatan Akta Risalah Lelang Bagi Notaris Dengan Cara Cyber Notary 

  Mursalati Urfa

  PEMBUATAN AKTA RISALAH LELANG BAGI NOTARIS DENGAN CARA CYBER NOTARY RINGKASAN Oleh: Mursalati Urfa, Abdul Halim Barkatullah, Saprudin Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kemajuan ilmu ...
• Implikasi sertipikat hak milik yang tumpang tindih dengan sertipikat hak guna usaha 

  Sanniawati

  Sertipikat Hak atas Tanah menjadi sebuah bentuk kepastian hukum yang diberikan oleh negara kepada masyarakatnya terkait dengan kepemilikan atas tanah, namun masih sering terjadi isu hukum terkait dengan sertipikat hak atas ...
• URGENSI PENYIMPANAN PROTOKOL NOTARIS SECARA ELEKTRONIK DALAM PERSPEKTIF E-NOTARU 

  Vamelia Kencana Arzadebby

  Semakin majunya zaman dan teknologi, mewajibkan seluruh elemen dalam masyarakat untuk juga ikut dalam perkembangan tersebut, termasuk dalam konteks bidang hukum, khususnya dalam bidang Notaris, yaitu penyimpanan Protokol ...
• HARGA JUAL BELI DALAM AKTA JUAL BELI (AJB) BERKAITAN DENGAN PAJAK PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) 

  Erwan Fitriady

  HARGA JUAL BELI DALAM AKTA JUAL BELI (AJB) DIKAITKAN DENGAN PAJAK PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) Oleh Erwan Fitriady , H. M. Effendy , Mirza Satria Buana ABSTRAK Kata Kunci: ...
• KEKAYAAN NEGARA YANG DIPISAHKAN  DALAM  BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) DALAM BENTUK PERSERO  

  Meidy Yanto Sandi

  Secara yuridis, modal yang disertakan ke dalam perseroan bukan lagi menjadi kekayaan orang menyertakan modal, tetapi menjadi kekayaan perseroan itu sendiri. Hal tersebut terjadi pemisahan kekayaan antara kekayaan pemegang ...
• PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK YANG DIRUGIKAN ATAS AKTA BERMASALAH SETELAH ADANYA PERALIHAN PROTOKOL NOTARIS 

  Hesti Nurhikmah

  Tujuan penulisan tesis yang berjudul perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan atas akta bermasalah setelah protokol notaris beralih adalah untuk menganalisis mengenai pertanggung jawaban Notaris Penerima Protokol ...
• KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN PEMILIK MANFAAT (BENEFICIAL OWNERSHIP) DALAM SETIAP PEMBUATAN AKTA 

  Endang Mastuti

  KEWAJIBAN NOTARIS DALAM MELAPORKAN PEMILIK MANFAAT ATAU BENEFICIAL OWNERSHIP DALAM SETIAP PEMBUATAN AKTA Oleh: Endang Mastuti1, Mispansyah2, Ifrani3. Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat. Banjarmasin ...
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI 

  Anton Wahyudi

  TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI ATAS AKTA NOTARIS YANG DIBUAT OLEH NOTARIS TIDAK BERWENANG DALAM KEWENANGAN NOTARIS PENGGANTI Oleh : Anton Wahyudi, S.H. , Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H. , dan Dr. Mispansyah, S.H., ...
• AKIBAT HUKUM AKTA NOTARIS YANG DITANDATANGANI PIHAK DALAM PENGARUH ALKOHOL 

  Muhammad Fikri Azmi

  Notaris berwenang membuat akta autentik dan dituntut untuk professional, dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diatur syarat sahnya perjanjian yang salah satu syarat subjektif adalah kecakapan para pihak, namun ...
• KONSEP MENGHADAP NOTARIS DALAM PEMBUATAN AKTA BERDASARKAN PERKEMBANGAN CYBER NOTARY 

  Christine Willyam Hutapea

  Penelitian ini membahas Konsep menghadap notaris dalam pembuatan akta berdasarkan perkembangan Cyber Notary. Hukum tidak mengejar perkembangan teknologi namun diperlukan landasan hukum dalam penggunaan teknologi yang memandu ...
• Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) 

  M. Nasruddin Adha

  Kata kunci : Lahan Sawah yang Dilindungi, Peta Lahan Sawah, Alih Fungsi Lahan Pertanian, Investor. Lahan Sawah yang Dilindungi yang selanjutnya disingkat LSD adalah lahan baku sawah yang ditetapkan Menteri yang ...
• TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP CALON NOTARIS YANG SEDANG MAGANG DITEMPATNYA 

  Leptohoeve Tobias Tunjan

  Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang Tanggung Jawab Notaris terhadap Calon Notaris yang sedang Magang di Kantornya. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif, yaitu penelitian dengan ...
• REKONSTRUKSI REGULASI JASA HUKUM CUMA-CUMA OLEH NOTARIS 

  Yuniati

  Kata Kunci : Rekonstruksi Regulasi, Jasa Hukum Cuma Cuma oleh Notaris. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa terkait pengaturan hukum pemberian jasa hukum secara cuma-cuma oleh Notaris kepada ...
• PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUALNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Bln) 

  Ratna Khairani

  PUTUSAN VERSTEK TERHADAP JUAL BELI DIBAWAH TANGAN YANG PENJUALNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (Analisis Putusan Nomor : 68/Pdt.G/2021/PN.Bln) ABSTRAK Oleh : Ratna Khairani , Rahmida Erliyani , Anang Shophan Tornado ...
• PEMBUATAN SURAT KUASA MENJUAL BERSAMAAN DENGAN AKAD KREDIT TERHADAP OBJEK HAK TANGGUNGAN 

  Syarif Hidayat

  Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis surat kuasa menjual memberikan kepastian hukum dalam perjanjian hak tanggungan kepada kreditur serta menganalisis Keabsahan surat kuasa menjual terhadap objek ...
• FUNGSI PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH (PPAT) DALAM PENCEGAHAN KASUS PERTANAHAN 

  Wahyu Efendy

  ABSTRAK Oleh : Wahyu Efendy, Suprapto, Anang Shopan Tornado Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kata Kunci : Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pencegahan, Sengketa Pertanahan Persengketaan atau ...
• AKIBAT HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA 

  Gilang Fitri Hermawan

  Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Harta Bersama. Hapusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan dan harta bersama yang harus dibagi akibat dari pembatalan perkawinan menjadi salah satu hal yang wajib diatur oleh negara ...
• PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS TERKAIT SISTEM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO OLEH NOTARIS 

  Sri Aulia Ulfah

  Kata Kunci: Prinsip Kehati-Hatian, Pendirian Perseroan Terbatas, Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Akta pendirian bagi pelaku usaha atau perseroan terbatas memegang peranan penting sebagai bukti tertulis kepemilikan ...

View more