Abstract:
Yayasan Pendidikan umumnya memiliki lembaga pendidikan dan guna memajukan lembaga pendidikan tersebut yayasan pendidikan menjaminkan asetnya ke Bank. Saat ini Bank Syariah cenderung menjadi pilihan dalam pengajuan pembiayaan karena karakter khususnya tidak mengenal bunga dan menganut prinsip syariah. Aset yang dijaminkan yayasan pendidikan seringkali adalah bangunan yang beridiri lemabaga pendidikan yayasan sehingga jika terjadi wanprestasi Bank Syariah mengalamikesulitan. Kejadian seperti ini bisa terjadi karena tidak adanya pembatasan terkait jumlah maksimal penjaminan aset yayasan kepada bank dan kategori objek yang bisa dijaminkan kepada bank. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis mengenai aspek hukum penjaminan aset yayasan pendidikan dan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai eksekusi aset yayasan pendidikan pada perbankan syariah. Metode Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menyatakan aspek hukum penjaminan aset yayasan pendidikan, jika dilihat dari pengaturan Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa yayasan bisa menjaminkan asetnya kepada bank dengan syarat sudah dapat persetujuan dari Pembina, kemudian jika dilihat pada pengaturan Undang-Undnag Perbankan, tidak ada ketentuan yang melarang yayasan pendidikan untuk menjaminkan asetnya selama memenuhi unsur 5C, 7P dan 1S. 5C dan 7P. Tidak ada pengaturan yang membahas tentang batasan penjaminan maksimal aset yayasan pendidikan dan objek apa yang bisa dijaminkan sehingga membuat akan sulit mengeksekusi objek, eksekusi objek jaminan yayasan pendidikan dari bank syariah dilakukan oleh Pengadilan Agama dengan cara melaksanakan parate eksekusi, melaksanakan titel eksekutorial yang terdapat dalam Setifikat Hak Tanggungan, atau eksekusi melalui penjualan bawah tangan.
