Abstract:
ABSTRAK
Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum
mengenai prosedur ganti kerugian yang cepat, tepat, efesien dan sederhana dalam
hal pihak tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan
atau penuntutan melalui putusan praperadilan dan juga untuk mengetahui upaya
hukum pihak tersangka yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat
penyidikan atau penuntutan melalui putusan praperadilan dalam hal prosedur
ganti kerugian dan atau rehabilitasi tidak dilakukan secara cepat, tepat, efesien dan
sederhana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu merupakan
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan menggunakan bahan
hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder bahan hukum tersier
yang didapat dari penelitian kepustakaan (library research).
Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukan bahwa : Pertama, Berdasarkan
Keputusan Menteri prosedur pembayaran ganti kerugian tidak cepat atau lambat
karena Menteri Kehakiman meminta SKO (Surat Keputusan Otoritas) setiap
triwulan (3 bulan) kepada Menteri Keuangan. Dinilai dilibatkannya Menteri
Kehakiman c.q Sekretaris Jenderal Dapartemen Kehakiman dalam pembayaran
dan pencairan ganti rugi tidak tepat karena tidak struktual. Kementerian
Kehakiman bukan tasa Pengadilan Negeri dan keberadaan Menteri Kehakiman
dalam proses pembayaran ganti rugi akan memperpanjang waktu pencairan ganti
rugi kepada tersangka. Kedua, Prosedur pembayran ganti rugi dalam Keptusan
Menteri Keuangan, dinilai pula tidak efektif dan tidak berdaya guna karena
Menteri Kehakiman terlalu lama mengajukan SKO (Surat Keputusan Otoritas)
kepada Menteri Keuangan setiap triwulan (3 bulan).Selain itu prosedur
pembayaran ganti rugi dinilai sederhana dan rumit karena melibatkan Menteri
Kehakiman yang mengakibatkan birokrasi yang panjang dalam pembayaran ganti
kerugian kepada tersangka.
Kata Kunci : Ketentuan, Ganti Kerugian, Praperadilan
