Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 (Studi Kasus Pada Pembangunan Jembatan HKSN)

Abstract

ABSTRAK

Farah Aprilyanda 1910411320013, 2022: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041 Studi Kasus Pada Pembangunan Jembatan HKSN”. Di bawah bimbingan Erma Ariyani

Banjarmasin merupakan salah satu kota di Provinsi Kalimantan Selatan yang memiliki keberadaan penduduk yang cukup padat. Dalam hal ini keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan seiring dengan kebutuhan masyarakat yang demikian kompleks. Kota Banjarmasin yang merupakan pusat dari kegiatan ekonomi, pendidikan, perdagangan, kesehatan, dan lain-lain. Maka dari itu kebutuhan sarana transportasi sangat diperlukan. Pemerintah Kota Banjarmasin telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjarmasin Tahun 2021-2041. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021.

Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Menggunakan informan penelitian. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data meliputi pengumpulan data, reduksi data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi kebijakan menurut Mazmanian dan Sabatier.

Hasil Penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 berjalan dengan cukup baik. Namun, masih perlu memperhatikan permasalahan pemeliharaan bangunan serta masalah non teknis yang krusial dalam Implementasi kebijakan.

Adapun saran dalam penelitian ini bagi Pemerintah Kota Banjarmasin melalui dinas tekait yaitu: Sosialisasi kebijakan dilakukan secara lebih masif untuk masyarakat agar masyarakat mengetahui jelas informasi kebijakan kepada masyarakat perihal alur negosiasi untuk pembebasan lahan dan meningkatkan pemeliharaan bangunan

Kata kunci: Implementasi, Peraturan daerah, Rencana Tata Ruang, Jembatan