Abstract:
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui batasan atau tolak ukur diskresi yang dapat dilakukan penyidik dalam penyidikan dan pertanggungjawaban apa yang dapat dilakukan penyidik apabila menyalahgunakaan kewenangan diskresi. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian hukum normatif. Jawaban atas rumusan masalah didapatkan melalui identifikasi dan inventarisasi bahan hukum yang diperoleh dengan studi kepustakaan berupa bahan hukum primer dan sekunder yang memuat tentang peraturan perundang-undangan, litelatur dan semua tulisan yang dapat dijadikan sumber penelitian. Bahan hukum dikaji dengan objek yang akan dibahas ditulis dengan sifat penelitian deskriftif analisis.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan jawaban atas rumusan masalah ialah: Pertama Tolak ukur diskresi bedasarkan hukum positif di Indonesia masih belum jelas dan tegas, penjelasan terbatas hanya terdapat pada Pasal 16 ayat (2) UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan untuk “kepentingan umum” berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) UU No 2 Tahun 2002. Akan tetapi ada beberapa asas yang dapat dijadikan landasan dalam penggunaan oleh kepolisian, yaitu Asas Keperluan; Asas Lugas dan Integritas; Asas Manfaat dan Tujuan; dan Asas Keseimbangan. Kedua, Pertanggungjawaban penyidik yang melakukan rekaya berita acara pemeriksaan dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban kode etik. Pertanggungjawaban pidana penyidik tunduk pada kekuasaan peradilan umum sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pertanggungjawaban kode etik penyidik dilakukan melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) apabila penyidik terbukti bersalah dan melanggar aturan kode etik Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi etika dan/atau sanksi administratif.
Kata Kunci (keyword): diskresi, berita acara pemeriksaan, pertanggungjawaban, penyidik.
