PRAKTIK PEMBERIAN HAK GUNA USAHA ATAS PELEPASAN KAWASAN HUTAN DITINJAU DARI ASPEK DESENTRALISASI MENURUT UNDANG-UNDANG NO.23 TAHUN 2014 SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA ATAS PERUBAHAN STATUS BADAN USAHA DARI PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV) MENJADI PERSEROAN TERBATAS (PT) (STUDI PUTUSAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL NOMOR 14/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Plk)
KEWENANGANPERADILAN TATA USAHA NEGARA DALAM MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
TANGGUNG JAWAB PEJABAT YANG BERWENANG DALAM MENERBITKAN SERTIFIKAT HAK MILIK LEBIH DARI SATU DALAM SATU OBYEK TANAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF POLITIK HUKUM PIDANA