KEWENANGAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS MENURUT PASAL 66 UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG HAK ATAS TANAH DALAM HAL TERDAPAT SERTIPIKAT GANDA (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANJARBARUNOMOR: 26/Pdt.Eks/2009/PN. Bjb)
MAKNA PENGHADAP DALAM PROSES PEMBUATAN AKTA NOTARIS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS
PELANGGARAN JABATAN OLEH NOTARIS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS (ANALISIS KASUS : PUTUSAN Nomor 58/PID/2015/PT BJM)
PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MELAKUKAN AKSES ILEGAL (HACKING) KE SISTEM DATABASE YANG MENGAKIBATKAN TERBUKANYA DOKUMEN DAN/ATAU INFORMASI RAHASIA
UPAYA DIVERSI TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIANCAM PIDANA PENJARA 7 TAHUN ATAU LEBIH (TINJAUN PADA PASAL 7 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK)