ANALISIS YURIDIS DUALISME KEWENANGAN ANTARA ARBITRASE DAN PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (STUDI KASUS: PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 17B/PDT.SUS-ARBT/2014)
KEWENANGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM MEMBERIKAN PERTIMBANGAN DAN PERSETUJUAN PENGANGKATAN PEJABAT PUBLIK MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA INDONESIA TAHUN 1945
KEDUDUKAN KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR SK.529/Menhut-II/2012 TENTANG PENUNJUKAN KAWASAN HUTAN DI KALIMANTAN TENGAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 45/PUU-IX/2011
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL PADA UNIT PELAYANAN PEREMPUAN DAN ANAK KEPOLISIAN RESORT KOTAB BANJARMASIN