PRINSIP MENGENALI PENGGUNA JASA NOTARIS DIKAITKAN DENGAN TANGGUNG JAWAB JABATAN NOTARIS
ABSTRAK
Oleh :
Cindy Oktaviany4, H.M.Hadin Muhjad5, Diana Haiti6 Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
Kata ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis lebih mendalam mengenai peran negara dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah yang kehilangan hak atas tanahnya akibat perubahan kontur sunga dan untuk ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran PPAT tentang pendaftaran peralihan hak atas tanah secara otentik dalam pemberlakuan sertipikat elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 tentang ...
Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai tanggung jawab penyedia jasa konstruksi dalam hal pelaksanaan perjanjian belum sesuai dengan yang diperjanjikan, dan upaya hukum para pihak untuk penyelesaian ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apa yang mendasari hakim dalam menetapkan status seorang Transeksual dan bagaimana pertimbangan penetapan hakim yang ideal terkait permohonan perubahan status jenis kelamin. ...
Tax amnesty adalah sebagai salah satu program yang sifatnya khusus dari pemerintah yang dimana dalam upayanya menambah penerimaan negara dan meningkatkan kepatuhan pajak terdapat imbalan berupa pelepasan dari segala ...
Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah. Bertujuan menganalisa keabsahan Surat Kuasa Menjual yang dilegalisasi oleh Notaris dan menganalisa akibat hukum dari pembuatan Akta ...
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 telah membawa perubahan terhadap eksekusi dalam jaminan fidusia, sehingga posisi kreditur menjadi berubah sebelum lahirnya kedua putusan tersebut. ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan prinsip kehati-hatian Notaris dalam melaksanakan tugas jabatan Notaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan akta ...
Tujuan penelitian adalah membahas force majeure dan menilai pandemic covid 19 adalah salah satu indikator force majeure dimana juga mempertimbangkan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait debitur terdampak covid 19 ...
ABSTRAK
PEMENUHAN SYARAT FORMIL DAN KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH ELEKTRONIK
Oleh:
Riza Hasmi , Abdul Halim Barkatullah , Anang Shophan Tornado
Program Studi Magister Kenotariatan Universitas ...
Tujuan dari penelitian tesis ini adalah ntuk mengetahui dan menganalisis cara mengisi kekosongan hukum (rechtsvacuum) berkenaan dengan doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) mengingat dalam peratutan ...
Tujuan yang dilakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum agar dapat meminimalkan kemungkinan terjadinya kerugian akibat debitur yang tidak mampu melunasi utangnya dan menciptakan keadilan yang berimbang, ...
Pada dasarnya tidak mungkin seorang anak dapat terlahir kedunia tanpa adanya hubungan antara seorang wanita dan seorang lelaki, namun status anak tersebut sering kali dipertanyakan hal ini dikarenakan dalam sebuah kehidupan ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang konsep perseroan perorangan sebagai badan hukum, dimana organnya hanya dijalankan oleh satu orang, hal ini kemudian dikaitkan dengan perlindungan hukum ...
PEMBUATAN AKTA NOTARIS YANG PENGHADAPNYA TRANSGENDER
Oleh :
Maria Karnila , Erlina , Lena Hanifah
Program Studi Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat
ABSTRAK
Kata Kunci : Transgender, Identitas Penghadap, ...
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan Surat Keterangan Tanah sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah dalam system hukum pertanahan dan bagaimana kekuatan hukum Surat Keterangan Tanah ...
Dalam Penelitian Tesis ini membahas terkait Kedudukan Akta yang dibuat Notaris dalam keadaan dipengaruhi narkotika sehingga kecendrungan tidak fokus dalam menuangkan kehendak para pihak ke dalam Akta Notaris, Apabila dilihat ...
Berubahnya sistem pendaftaran hak tanggungan menjadi terintegrasi secara elektronik, membuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang semula mendaftarkan Akta Pemberian Hak Tanggingan (APHT) yang dibuatnya ke Kantor Pertanahan ...
ABSTRAK
Kata Kunci: Hak Tanggungan; Elektronik; Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
Tujuan dari penelitian tesis ini untuk menganalisa mekanisme pelaksanaan
pendaftaran hak tanggungan menurut Peraturan Menteri ATR/BPN ...