Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisa ada atau tidaknya pergeseran tugas PPAT dalam pendaftaran Hak Tanggungan Elektronik serta pengaruhnya terhadap pemenuhan asas publisitas yang dilakukan oleh PPAT ...
Penelitian ini bertujuan menganalisa batasan Direksi dalam hal persetujuan pemegang saham dalam hal pengalihan aset perseroan dan untuk menganalisa penerapan sanksi terhadap Direksi apabila pengalihan aset tidak disertai ...
AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN KERJASAMA (NON-DISCLOSURE AGREEMENT) OLEH PEKERJA YANG MENGUNDURKAN DIRI
Oleh:
Kresno Adi Nugroho , Djumadi , Noor Hafidah
Program Studi Kenotarian, Universitas Lambung ...
PERLINDUNGAN HUKUM PERSEROAN TERBATAS YANG BELUM MENDAPAT PENGESAHAN OLEH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
ABSTRAK
Oleh :
Melkianus Lote , Abdul Halim Barkatullah, Yulia Qamariyanti
Magister Kenotariatan, ...
ABSTRAK
PESAWAT UDARA SEBAGAI OBJEK JAMINAN KREDIT DALAM HUKUM JAMINAN DI INDONESIA
Oleh:
Septy Milda Wahyunie , Djoni S Gozali , H. Rachmadi Usman
Magister Kenotariatan, Universitas Lambung Mangkurat, 117 ...
Abstrak
Kata Kunci: Pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Surat Edaran Mahkamah Agung.
Abstrak: Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah Untuk menganalisis apakah pihak ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum mengenai tanggung jawab para calon notaris yang sedang magang dikantor Notaris ketika calon notaris yang magang melanggar ketentuan dalam ...
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa mengenai kriteria prinsip kehati-hatian notaris selaku pejabat umum dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam hal pembacaan dan penandatanganan akta serta ...
UANG TITIPAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH WAJIB PAJAK KEPADA PPAT DALAM PERSPEKTIF TINDAK
PIDANA KORUPSI
Oleh :
Putri Resa Utami , M. Effendy , Mispansyah
Magister Kenotariatan Universitas Lambung ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum dan perlindungan
hukum mengenai peralihan hak atas tanah terhadap pihak pembeli selama masih
dalam perjanjian pengikatan jual beli dan kuasa menjual sebelum ...
KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT AKTA IKRAR WAKAF MENURUT UNDANG-UNDANG
ABSTRAK
Oleh :
Margi Nur Mashita , Dr. Hj. Yulia Qamariyanti, S.H., M. Hum ,
Dr. Akhmadi Yusran, S.H., M.H
Magister Kenotariatan Universitas ...
Penyelesaian perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif pada dasarnya di
selesaikan di kantor polisi dengan mengedepankan perdamaian antara pihak pelaku
pidana dan pihak korban. Apabila tercapai suatu perdamaian maka ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah yang dapat ditempuh oleh pihak yang melakukan perkawinan sah tidak tercatat dalam hal pengikatan pembebanan hak tanggungan atas tanah. Dan juga untuk menganalis bentuk ...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ruang lingkup penggantian blanko sertipikat dan/atau pengukuran ulang terhadap bidang tanah dalam kegiatan pelaksanaan pendaftaran tanah. Dan juga untuk menganalisis bagaimana ...
Tujuan Penelitian: Untuk menganalisa problematika pendaftaran tanah hak milik dan peralihannya oleh anak dan menganalisa hubungan antara PPAT, Kantor Pertanahan, dan para penghadap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian ...
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji mekanisme pembuatan akta notaris yang penghadapnya tunarungu dan menganalisis Perlindungan Hukum terhadap penghadap tuna rungu dalam p?m?uatan akta Notar?s.
Metode penelitian ...
Pernyataan pailit tersebut harus melalui proses pemeriksaan di pengadilan setelah memenuhi persyaratan didalam pengajuan permohonan. Pengertian kepailitan tersebut di atas maka esensi kepailitan secara singkat dapat dikatakan ...
Notaris dalam menjalankan jabatannya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang ...